Komisi d dprd surabaya

Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merespons meningkatnya kasus perundungan anak, Rabu (18/2/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, itu menghadirkan perwakilan BPBD, BP3APPKB, Dinas …

Polemik terkait aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Villa Bukit Mas Cluster Jepang mencuat dalam forum mediasi di gedung Dewan Surabaya bersama warga, pengelola, dan instansi terkait, Senin (29/9/2025).  …

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyampaikan dukungan terhadap rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tengah mengkaji perluasan program Beasiswa Pemuda Tangguh agar bisa menjangkau mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). Menuru …

Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan dan Sosial menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas proyek Taman Bhinneka Nusantara Creative Center yang digagas oleh Yayasan Pondok Kasih, Selasa (11/3/2025). …

Komisi D DPRD Surabaya menggelar acara rapat koordinasi (rakor) tentang permasalahan pengawasan panti asuhan dan perlindungan anak, Kamis (6/2/2025). Menghadirkan para pihak terkait itu diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah (BP …

Viralnya perundungan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua siswa di lingkungan salah satu sekolah swasta di Surabaya mendapat sorotan dari wakil rakyat di DPRD Surabaya. Komisi D DPRD Surabaya menginginkan ada proses hukum agar kejadian serupa tidak …

Komisi D DPRD Surabaya memberikan sorotan tentang Fasilitas Kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan. Komisi bidang kesejahteraan rakyat ini mendorong agar ada perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuannya, masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang sudah m …

Pemkot Surabaya berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membangun RSUD Surabaya Timur. Start pembangunan baru-baru ini sudah dilakukan dan diharapkan pekerjaannya selesai tepat waktu. …

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono melihat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini masih memiliki problem yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Sistem zonasi dinilai masih terkendala soal jarak rumah tinggal dengan sekol …

Komisi D DPRD Kota Surabaya menilai adanya pembukaan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Pemkot Surabaya sudah sangat tepat. …