Portaltiga.com — DPRD Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya memperkuat koordinasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi antara pimpinan DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perlindungan anak di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru seperti kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang perlu diantisipasi bersama.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan.
Pria yang akrab disapa Ipuk ini menilai perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga maupun sekolah. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dinilai perlu memperkuat sistem pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
Selain perlindungan anak, pertemuan tersebut juga membahas persoalan keamanan jalan raya. DPRD Surabaya menyoroti maraknya pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga parkir liar yang dinilai mulai mengganggu kenyamanan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yakni keberadaan juru parkir liar di sejumlah titik kota. Kondisi itu dinilai tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga membuka potensi pungutan liar di lapangan.
Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Ingatkan Pentingnya Anak Surabaya Lanjutkan Sekolah
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan mengatakan pihaknya siap mendukung langkah penertiban bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Menurutnya, kepolisian akan melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan pelanggaran serta memperkuat pola pengawasan di lapangan.
Baca Juga : DPRD Surabaya dan PD Muhammadiyah Sepakat Perkuat Kolaborasi Demi Kota Inklusif
“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Luthfie.
DPRD Surabaya menilai koordinasi lintas lembaga menjadi penting di tengah tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Sebab, persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pengawasan ruang publik dan perlindungan masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan Surabaya tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan, tetapi juga tetap aman dan nyaman bagi seluruh warga.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
