Portaltiga.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyoroti kondisi genting di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Menurut Sri Wahyuni, peringatan yang disampaikan pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk mempercepat penanganan persoalan lingkungan dan infrastruktur di wilayah pesisir utara Jawa.
“Langkah Pak AHY sangat tepat. Ini bukan lagi sekadar isu jangka panjang, tetapi sudah menjadi kondisi yang harus segera ditangani secara serius dan terintegrasi,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa kawasan Pantura Jawa tengah menghadapi kondisi darurat akibat penurunan muka tanah yang signifikan, bahkan di beberapa titik mencapai belasan hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi ini berpotensi memicu banjir rob, merusak infrastruktur, hingga mengancam permukiman warga.
Sri Wahyuni menilai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berisiko besar terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, kawasan Pantura memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Pantura ini urat nadi ekonomi nasional. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas, termasuk ke sektor industri, logistik, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Politisi perempuan asal Bojonegoro ini juga mendorong agar pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Timur, dalam merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca Juga : Sasa DPRD Jatim Desak Evaluasi Tambang di Magetan dan Ponorogo
Ia menambahkan, DPRD Jawa Timur siap mendukung kebijakan strategis, termasuk program penguatan infrastruktur pesisir, pengendalian eksploitasi air tanah, serta pembangunan sistem perlindungan seperti tanggul laut.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci. Kami di daerah siap mendukung agar upaya mitigasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
Diberitakan sebelumnya, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk membahas perlindungan pesisir pantai utara (Pantura Jawa).
Baca Juga : Partai Tak Penuhi Kuota Perempuan Bisa Dicoret, Diana Sasa Angkat Bicara
Dalam rakor ini, turut hadir Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, beberapa wakil menteri, perwakilan lembaga, dan kepala daerah.
AHY mengungkapkan Pantura Jawa saat ini kondisinya memprihatinkan, di mana potensi bencana semakin besar, karena tiap tahunnya penurunan permukaan tanah mencapai 15 hingga 20 cm per tahun.
"Saya ingin menyampaikan bahwa setiap saat seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa kali, mengatakan telah terjadi penurunan permukaan tanah mulai 15 cm hingga 20 cm per tahun, paling buruk terjadi di Jakarta dan juga di Semarang. Tapi di daerah-daerah lainnya juga terus terjadi land penurunan permukaan tanah," kata AHY dalam paparannya saat pembukaan rakor tersebut, Senin (4/5/2026).
AHY mengatakan masalah di Pantura Jawa harus ditangani dengan serius agar kerusakan lingkungan tidak makin memburuk di masa depan.
"Jika kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi Pantura Jawa ini dengan baik dan serius, dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk, kita harus bergerak bersama-sama dan kompak agar masalah di Pantura Jawa bisa kita tangani," ujarnya.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
