Portaltiga.com - Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur tengah mencari formula paling tepat untuk mendongkrak kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai langkah pendalaman dilakukan agar BUMD Jatim tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Salah satu upaya yang ditempuh yakni melakukan studi banding ke sejumlah provinsi yang dinilai sukses mengelola BUMD, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari kunjungan tersebut, Pansus menyerap berbagai model pengelolaan yang dinilai bisa diadaptasi untuk memperkuat kinerja BUMD Jatim.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono, mengatakan pihaknya tengah merumuskan pola pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan PAD.
“Kami sudah melakukan studi banding ke DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat terkait pengelolaan BUMD. Prinsipnya ATM—Amati, Tiru, dan Modifikasi—apa yang bisa diterapkan untuk perbaikan BUMD di Jawa Timur,” ujar Agung, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, salah satu poin penting yang sedang dikaji adalah kemungkinan pembentukan Badan Pengelola BUMD yang bertugas mengoordinasikan serta mengawasi seluruh BUMD secara terpusat. Model ini telah diterapkan di DKI Jakarta dan Jawa Tengah, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur masih menempatkan pengelolaan di bawah Biro Perekonomian.
“Kalau memang dari hasil kajian Pansus nanti dipandang perlu dibentuk Badan Pengelola BUMD, tentu kami akan merekomendasikan hal tersebut,” jelasnya.
Tak hanya struktur kelembagaan, Pansus juga menyoroti pentingnya penguatan kinerja bisnis BUMD agar mampu memberikan setoran dividen lebih besar bagi daerah. Dalam waktu dekat, Pansus berencana memanggil sejumlah BUMD strategis seperti Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim untuk memaparkan capaian kinerja serta proyeksi usaha mereka.
Baca Juga : Sasa DPRD Jatim Desak Evaluasi Tambang di Magetan dan Ponorogo
Langkah ini dinilai krusial untuk memetakan potensi riil kontribusi BUMD terhadap PAD sekaligus mengidentifikasi hambatan yang selama ini mengganjal optimalisasi pendapatan daerah.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menilai praktik pengelolaan BUMD di Jawa Tengah bisa menjadi referensi penting karena dinilai lebih terstruktur dan berbasis kinerja.
Baca Juga : Partai Tak Penuhi Kuota Perempuan Bisa Dicoret, Diana Sasa Angkat Bicara
“Di Jawa Tengah pengelolaannya jelas. Mereka fokus pada profitability, manajemen, dan value. Kalau tidak perform, dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Ia menekankan, peningkatan kontribusi PAD hanya bisa dicapai jika BUMD dikelola secara profesional, dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkelanjutan berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur.
“Evaluasi itu harus dilakukan terus-menerus. KPI-nya jelas, sehingga kinerja direksi dan komisaris bisa terpantau dengan baik,” katanya.
Pansus berharap rumusan rekomendasi yang akan disampaikan pada pertengahan Februari mendatang dapat menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membenahi tata kelola BUMD. Dengan manajemen yang lebih sehat dan adaptif, BUMD diharapkan mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap PAD sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
