Portaltiga.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mengalokasikan anggaran besar untuk menutup tunggakan BPJS Kesehatan warganya mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat. Ia menilai langkah tersebut sebagai terobosan progresif dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi Mojokerto yang berani menyiapkan anggaran besar untuk meng-cover masyarakat yang kesulitan membayar BPJS. Ini contoh nyata bagaimana pemerintah daerah hadir dalam urusan kesehatan publik,” kata Hidayat usai menggelar reses di Pendopo atau rumah dinas Wakil Bupati Mojokerto yang dihadiri kader dan masyarakat, Sabtu (22/11/2025).
Dalam reses yang juga dihadiri Wakil Bupati Mojokerto, dr. Muhammad Rizal Oktavian, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Fraksi Gerindra itu, Hidayat menjelaskan bahwa banyak peserta BPJS mandiri di Jatim masih menunggak akibat kondisi ekonomi. Menurutnya, pemerintah daerah bisa mengambil peran aktif dengan mengalihkan peserta mandiri yang menunggak menjadi peserta yang disubsidi daerah.
“BPJS mandiri yang menunggak seharusnya bisa dialihkan menjadi peserta dengan subsidi pemerintah daerah. Ini langkah progresif untuk membantu masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebelumnya diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp 66 miliar dalam APBD 2025 untuk menanggung iuran dan tunggakan BPJS Kesehatan warga tidak mampu. Kebijakan ini sekaligus memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) daerah yang saat ini menjangkau lebih dari 98 persen penduduk.
Hidayat yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim menegaskan bahwa model kebijakan Mojokerto dapat direplikasi oleh daerah lain di Jawa Timur, menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing. Ia menilai penyelesaian tunggakan peserta bukan hanya soal administrasi, tetapi wujud tanggung jawab daerah dalam menjamin akses kesehatan.
“Mojokerto bisa menjadi percontohan bagi seluruh kabupaten/kota. Jika banyak daerah melakukan hal yang sama, cakupan layanan kesehatan akan semakin kuat dan jumlah peserta nonaktif bisa ditekan,” tegasnya.
Baca Juga : Partai Tak Penuhi Kuota Perempuan Bisa Dicoret, Diana Sasa Angkat Bicara
Lebih jauh, DPRD Jatim disebut siap mendorong dialog antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan skema pembiayaan kesehatan. Hidayat berharap langkah ini semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan semata soal menutup tunggakan, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan warga. Kabupaten/kota bisa mengambil peran lebih strategis, dan Mojokerto sudah membuktikan bahwa ini bisa dilakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hidayat juga mengajak masyarakat serta kader Partai Gerindra di Mojokerto untuk menyukseskan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Baca Juga : Harga Pangan Jelang Iduladha Stabil, Sri Wahyuni Dukung Langkah Cepat Pemprov Jatim
Menurutnya, kedua program tersebut akan memberi dampak besar, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Nanti banyak orang yang akan bekerja dalam pelaksanaan MBG, dan akan muncul banyak pelaku usaha baru melalui Koperasi Merah Putih. Ini akan memberi multiplier effect luar biasa,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh kader Gerindra di Mojokerto untuk aktif menyukseskan program nasional tersebut.
“Mari kita sukseskan program luar biasa dari Presiden Prabowo ini, yang imbasnya juga untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas politisi asal Dapil Mojokerto–Jombang tersebut.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
